Mempertanyakan Kepemimpinan dalam Pendidikan

Bila masih hidup, Ki Hajar Dewantara mungkin akan bersedih. Bagaimana tidak, sistem pendidikan Indonesia yang dirintisnya kehilangan jiwa dan semangatnya. Pendidikan yang notabene adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dimana Pendidikan sendiri meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Kini tak lebih dari sekedar sebuah jenjang untuk meraih keuntungan materialis dimana paradigma yang berlaku adalah semakin tinggi pendidikan, maka akan semaikn mudah mendapatkan pekerjaan bergaji besar. Pendidikan kita mengalami disorientasi.
Masalah krusial sistem pendidikan kita sebenarnya adalah masalah orientasi. Disinilah seharusnya pemerintah sebagai pemimpin bangsa harus memainkan perannya. Belajar dari China, yang membuat kredo pendidikan yang begitu visioner namun tetap membumi.
The tasks for China's reform, development and stability in 2005 are quite difficult and arduous. We must follow the leadership of the Party Central Committee with Comrade Hu Jintao as General Secretary, hold high the great banners of Deng Xiaoping Theory and the important thought of Three Represents, and comprehensively implement a scientific outlook on development. We must work hard with one heart and one mind in a down-to-earth manner to attain the targets and tasks for national economic and social development in 2005.
Orientasi pada kredo pendidikan China diatas begitu jelas dari penggalan tulisan yang berjudul Principal Tasks and Measures for Economic and Social Development in 2005 ini, mengimplementasikan pendekatan sains dalam pembangunan. Satu aspek psikologis yang juga disertakan adalah semangat kebersamaan dalam satu komando kepemimpinan nasional. Penggalan diatas, selain menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggarap aspek pendidikan, juga membuktikan adanya kesamaan filosofi kebangsaan di diri setiap pemimpin lintas periode kepemimpinanya.
Bandingkan dengan tujuan perguruan tinggi Indonesia yang tercantum dalam PP no 61 tahun 1999 tentang pendidikan nasional.Tujuan Perguruan Tinggi adalah :a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;c. mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;d. mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional.

Bagaimanapun juga, kepemimpinan pemerintah dalam aspek pendidikan.adalah sebuah keniscayaan. Sebab pendidikan adalah sebuah tools untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan wahana penyaluran kompetensi keilmuan. Tentu saja seharusnya pendidikan memiliki tujuan yang terarah sesuai dengan tujuan pembangunan yang diusung pemerintah dalam 5 tahun masa kepemimpinannya.

Kita bisa berkata, pemerintah saat ini tidak memiliki tujuan pendidikan yang terarah. Pengimplementasian BHMN dan BHP adalah sebuah fakta nyata kekurangseriusan pemerintah sebagai pemimpin dalam mengelola pendidikan. BHMN dan BHP memang memberikan otonomi luas pada perguruan tinggi, namun bukan berarti perguruan tinggi boleh menentukan sendiri tujuan pendidikannya. Yang terjadi sekarang adalah tidak adanya tujuan spesifik pemerintah perihal sinergisasi pendidikan dengan pembangunan sehingga perguruan tinggi mengarahkan lulusannya sejalan dengan kebutuhan industri. Maka jangan heran bila kasus brain drain menjadi sebuah kelaziman dalam dunia pendidikan kita.

Kepemimpinan pemerintah dalam pendidikan juga semakin dipertanyakan kala untuk merealisasikan angka anggaran pendidikan 20 % saja sulitnya minta ampun. Pada akhirnya semuanya berujung pada sebuah pertanyaan apakah pendidikan yang notabene adalah investasi jangka panjang dikesampingkan pemerintah dalam pembangunan 5 tahunnya ? sebab hasil pendidikan ini mungkin tidak akan muncul dalam 5 tahun masa kepemimpinannya, bisa jadi efeknya baru terasa 10 atau 15 tahun kemudian. Akibatnya, untuk mengejar suara guna memperoleh kekuasaan periode depan, pemerintah lebih memfokuskan pembangunannya pada sektor – sektor yang memberikan efek instant seperti ekonomi sehingga menaikkan popularitasnya, dan melupakan aspek fundamental yaitu pendidikan sendiri. Sangat pragmatis.

Urgensi Kepemimpinan dalam Pendidikan
Kepemimpinan bisa jadi melahirkan pendidikan, pun juga pendidikan mampu melahirkan kepemimpinan. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin adalah elemen penting dalam usaha untuk membuat sesuatu. Maka dari tesis diatas bisa ditarik hipotesis bahwa kepemimpinanlah yang berperan membuat pendidikan ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.

Maka dari itu, untuk menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas, kepemimpinan yang berkualitas mutlak harus terpenuhi terlebih dahulu. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kepemimpinan, bisa dilihat dari cara pandangnya terhadap sesuatu, seperti pendidikan. Seorang pemimpin,akan lebih memerhatikan aspek manusia daripada sistem. Selama ini pemerintah lebih sibuk mengutak – atik sistem pendidikan namun tidak memiliki pengaruh apa – apa terhadap fakta di lapangan. Kita pernah mengalami sistem CBSA, KBK, entah apa lagi di kemudian hari. Lantas, adakah perubahan yang terjadi selain nama ? adakah peningkatan kualitas pendidikan kita ?

Dari aspek manusialah sebuah kepemimpinan berangkat, pun juga dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia adalah manajemen pendidikan ala amerika. Bila cocok diterapkan di Indonesia, maka tak akan jadi masalah. Yang terjadi, justru ada ketidakcocokan dalam kultur sosial yang fundamental yaitu aspek hubungan antarmanusianya. Manajemen pendidikan yang bertumpu pada individu ala amerika berbenturan dengan keutamaan hubungan interpersonal dalam pola laku kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kefahaman tentang aspek manusia dari suatu bangsa harus dimiliki oleh pemimpin sehingga mempu menghasilkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kultur sosial bangsa.

Satu hal lagi yangf harus dimiliki pemimpin adalah kepemilikan ide dan kefahaman teknis implementasinya. Ide seorang pemimpin dalam pendidikan akan menjadi tujuan pendidikan selama masa pemerintahannya, akan menjadi kredo pendidikannya, sedangkan kefahaman teknis akan memberitahunya perihal jalan yang harus ditempuh untuk realisasi idenya. Yang harus dipertanyakan pada pemerintah sekarang ini adalah adakah ide yang mereka miliki tentang pendidikan, dan bagaimana jalan yang harus ditempuhnya ? namun dari jawaban pemerintah dengan BHMN, BHP, dan KBK serta hasil yang diperoleh, nampaknya sudah jelas jawabannya, belum berjalan baik.

Kesimpulan
Pada akhirnya, kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengorientasikan pendidikan sebagai sebuah wahana nation building. Tentunya ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dari pemimpinnya tentang karakteristik dan kondisi rakyatnya. Mustahil seorang pemimpin memimpin rakyatnya bila tidak mengetahui karakteristiknya, dan mustahil pula rakyat akan terpuaskan dengan pelayanan pemimpinnya bila pemimpin tidak tahu apa yang sesuai dengan rakyatnya.

Pemerintah saat ini haruslah banyak berkaca, apakah kebijakan pendidikannya didasarkan pada kefahamannya pada kondisi rakyat ? ataukah hanya sekedar aksesoris supaya terlihat telah bekerja ? keseriusan pemerintah dalam pendidikan sekali lagi tidak dilihat dari program apa yang diluncurkan, namun mampukah pemerintah menyalurkan visi pendidikannya kepada rakyat. Mengarahkan biduk pendidikannya dengan orientasi pembangunan jangka panjang. Rakyat bagaimanapun masih menunggu kiprah pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, entah samapi kapan....