Membangun Integritas dan Kemandirian sebagai Kunci Kekuatan Diplomasi Luar Negeri Indonesia
Keputusan untuk setuju terhadap resolusi DK PBB tersebut menyisakan keprihatinan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dependent dan tidak memiliki integritas. Ketergatungan Indonesia terhadap Amerika Serikat tak bisa ditutup – tutupi lagi. Bahkan efeknya sedemikian kuat, hingga saat Pemerintah menyatakan dukungannya terhadap program nuklir Iran saat kedatangan Mahmoud Ahmadinejad ke Indonesia ditanggapi dingin oleh Amerika. Amerika terkesan monggo-monggo saja dengan kebijakan tersebut, namun pada akhirnya Indonesia sendiri malah menjilat ludah sendiri dengan mendukung resolusi yang diajukan Amerika tersebut. Tentunya selain menunjukkan dependensi terhadap amerika, juga menampilkan sikap inkonsistensi Indonesia dalam diplomasi luar negeri.
Tentunya sikap tersebut malah akan mengecilkan peran strategis Indonesia dalam percaturan politik global. Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia harusnya memiliki bargaining position dalam memainkan pengaruh dalam diplomasi luar negeri. Pun juga sebagai negara demokratis yang telah mampu melakukan transisi demokrasinya secara sukses. Belum lagi keanggotaannya dalam Gerakan Non Blok yang diharapkan mampu menaikkan kekuatan diplomasi Indonesia.
Peran lebih karena merupakan negara muslim terbesar harus diperhatikan secara serius, karena disinilah letak strategisnya kekuatan diplomasi Indonesia. Indonesia harus mampu bermain cantik dalam percaturan politik global dengan memaksimalkan predikat negara muslim terbesar ini Jangan sampai Indonesia membuat blunder dengan bersikap ekstrem terhadap salah satu pihak yang berujung pada permusuhan dengan pihak lainnya. Perlu agenda diplomasi global yang bernafaskan semangat egaliter, penuh perdamaian, dan berasaskan keadilan. Agenda ini bukan berpihak pada kepentingan negara Barat maupun timur, tapi memihak pada kepentingan keadilan. Karena agenda ini akan menjadikan Indonesia mampu diterima oleh semua pihak yang pada akhirnya bisa menunjukkan cahaya islam yang rahmatan lil alamin. Namun, semuanya belum akan berjalan secara maksimal akibat kurangnya integritas Indonesia dalam bersikap yang dilatarbelakangi oleh belum mandirinya kita sebagai sebuah bangsa.
Membangun kemandirian
Tidak bisa dipungkiri, kemandirian menjadi salah satu kunci tumbuh besarnya sebuah bangsa menjadi bangsa yang disegani. Garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif secara tidak langsung menuntut kemandirian bangsa. Bagaimana mungkin garis politik tersebut bisa terimplementasi bila pengaruh asing masih berhembus kuat disetiap kebijakan luar negeri bangsa ini ?
Perlu disadari pula oleh bangsa ini bahwasanya membangun kemandirian bangsa bukan berarti mengusahakannya sendiri. Karena setiap bangsa, seperti halnya manusia, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing. Hanya karena ada sinergi dengan bangsa lain, maka suatu bangsa jadi sempurna.
Yang perlu bangsa ini lakukan adalah membangun sinergi dengan negara – negara yang memiliki persamaan baik dalam segi nasib, religi, maupun kepentingan. Amat musykil menjalin hubungan dengan negara maju yang hanya menginginkan keuntungan sesaat dalam kerja sama luar negeri. Maka dari itu, Indonesia harus memfokuskan kerjasama luar negerinya dengan negara berkembang lainnya. Diharapkan poros kerjasama Indonesia ini selain menunjang pembangunan dalam negeri juga akan menaikkan bobot diplomasi Indonesia seperti halnya yang terjadi saat Indonesia memprakarsai konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok.
Kemandirian yang harus dibangun adalah dalam aspek ekonomi dan teknologi. Kedua aspek ini adalah bagian fundamental yang menjadi faktor determinan besar kecilnya pengaruh asing terhadap kebijakan negara baik dalam maupun luar negeri. Sehingga negara yang berpotensi menunjang hal ini adalah Cina, dan India. Kedua negara ini telah mampu menunjukkan perubahan yang signifikan dalam membangun bangsanya menjadi bangsa besar yang disegani. Apalagi Cina yang tengah membangun hegemoni di kawasan Asia Tenggara. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik sebagai sebuah peluang transfer teknologi ke dalam negeri.
Membangun Integritas
Integritas inilah yang tengah hilang dari karakter bangsa ini. Bagaimana mungkin keputusan mendukung program nuklir
Integritas sebuah bangsa amat dipengaruhi mentalitas para pemimpinnya. Bagaimana mungkin pemimpin yang oportunis mampu menunjukkan integritas dalam bertindak. Pun juga pemimpin yang gamang, sebab ia akan terjebak oleh keraguan dirinya sendiri. yang kita perlukan adalah seorang pemimpin layaknya Soekarno yang berani berkata “Go ti Hell with your aid”,saat amerika menawarkan jerat “bantuan” utang, sebab beliau sadar efek ketergantungan yang akan ditimbulkannya. Pun juga pemimpin seperti Ahmadinejad yang berani memperjuangkan hak bangsanya untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Integritas keduanya layak diapresiasi lebih sebab berdasar pada niatan tulus membangun bangsanya.
Maka dari itu, pemimpin yang
Resensi Buku
Judul Buku : Imperium III
Penulis : Eko Laksono
Penerbit : Hikmah-Zaman Baru (PT Mizan Publika)
Tahun Terbit : 2006
Jumlah Bab : 3
Jumlah Halaman : 455
Harga Buku : Rp. 80.000,- (pas pertama kali terbit, agustus 2006)
Ringkasan Buku :
Buku ini membahas tentang bagaimana peradaban – peradaban besar dibangun. Dimulai dari peradaban Islam, dilanjutkan dengan peradaban Eropa dan Amerika, dan ditutup dengan peradaban Jepang. Masing – masing peradaban memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, dalam dibangunnya peradaban – peradaban tersebut, bisa ditarik beberapa faktor yang menjadi inti pembangunnya. Hal tersebut adalah :
1. orang – orang yang berpikir lateral, berjiwa revolusioner, dan berkarakter pemimpin yang menjadi arsitek peradaban.
Berpikir lateral adalah kebalikan dari berpikir linier. Gampangnya, berpikir berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya. Orang – orang yang berpikir lateral memenuhi blantika sejarah sebagai arsitek peradaban. Peradaban Islam dibangun oleh Nabi Muhammad, yang kala sebelum menjadi rasul pun telah memiliki pemikiran yang berbeda, beliau prihatin terhadap kehidupan bangsanya kala yang lain terjebak dalam rutinitas dan jebakan kenyamanan budaya. Kemudian, mulailah Nabi Muhammad bergerak memperbaiki bangsanya, dan akhirnya gelombang revolusi itu menemui hasilnya, bangsa arab yang ‘barbar’ mampu menjadi bangsa yang hampir menguasai dunia dan menjadi pusat peradaban kedepannya. Salah satu kekuatan terbesar Nabi Muhammad adalah kemampuannya memahami pandangan, berempati, bahkan pada para pembencinya. Beliau memperbaiki dengan nilai – nilai baru yang sederhana namun mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik. Beliau pun mampu menyampaikan ide – ide besar dengan tajam tapi sederhana sehingga akan mudah dimengerti banyak orang.
Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand (Colin Powell)
Wajar bila Michael H. Hart menahbiskannya sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah sebab Nabi Muhammad memiliki kombinasi yang tak terbandingkan antara pengaruh agama dan duniawinya.
Di Eropa muncul sosok - sosok seperti Gerbert d’Aurillac,
Dari jepang, muncul nama – nama seperti Mori Akinori, Yukichi Fukuzawa, Shibusawa Eiichi yang kesemuanya memiliki visi besar dan revolusioner.seorang Mori Akinori nekat pergi ke Inggris untuk belajar sistem pendidikan, ekonomi, dan diplomasi pada masa kekuasaan shogun tokugawa yang apabila ketahuan oleh penguasa, hukumannya adalah hukuman mati. Yukichi fukuzawa adalah seorang arsitek pembaruan jepang. Beliau membuka mata masyarakat jepang melalui tulisan – tulisannya, dan tulisannya mampu merekonstruksi karakter bangsanya menjadi bangsa yang penuh dengan hasrat berprestasi. Sedangkan Shibusawa Eiichi adalah sosok pengusaha dengan visi kebangsaan yang besar, ingin meningkatkan ekonomi negaranya dengan meningkatkan kualitas industri dan pengusaha jepang.
2. Ilmu Pengetahuan yang dijunjung tinggi
Knowledge is power, wajar bila kalimat ini menjadi kunci kejayaan peradaban suatu bangsa. Peradaban islam jaya pada masa kekhalifahan Abbasiyah salah satu faktornya adalah dihargainya ilmu pengetahuan. Dikalangan pemimpinnya, kecintaan mereka pada pengetahuan sungguh luar biasa. Harun Al Rasyid, beliau pada masa remaja telah menyerap ilmu pengetahuan seperti Hadits, Fiqih, Filsafat Plato dan Aristoteles. Bahkan beliau gemar mengundang ilmuwan terkemuka ke istananya dan belajar. Kemudian ilmuwan tersebut diberi perpustakaan untuk mengembangkan keilmuannya. Masyarakatnya pun amat gemar membaca. Hampir di setiap sudut
Begitu pula di eropa, renaissance dipelopori oleh golongan terpelajar yang belajar di Baghdad, pusat peradaban saat itu. Kemudian mereka kembali ke kampung halamannya untuk menyebarkan ilmunya. Kejayaan eropa dimulai saat Guttenberg menemukan mesin cetak sehingga sontak Eropa di banjiri oleh buku – buku dan membaca kemudian menjadi kegemaran masyarakatnya.
Sedangkan orang jepang sungguh luar biasa pula dalam menuntut ilmu. Mereka mengirimkan orang – orang terbaik untuk belajar di pusat ilmu di eropa. Selain itu mereka pun mendatangkan ahli dari segenap penjuru dunia untuk memberikan ilmunya di jepang (kalo nonton the last samurai, pasti tau)
3. Visi Kebangsaan dan nasionalisme yang besar
Membangun bangsa, bukan cuma kerjaan orang per orang, namun perlu kerjasama dari elemen – elemen bangsa untuk bersinergi membangun peradaban bangsanya. Semua itu tak akan timbul apabila tidak ada kesadaran bahwa sebenarnya ada yang salah dengan bangsanya. Dan kesadaran itu tidak akan berbuah perubahan bila tidak ada kesejalanan dan kesamaan derap langkah orang – orang yang memiliki kesadaran tersebut. Mengapa muncul para pemimpin besar seperti Nabi Muhammad, Umar Bin Khaththab, Sholahuddin al Ayyubi ?. Di eropa muncul sosok Lionheart Richard, Charlemagne, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, George Washington, Elizabeth I, Churchill, F.D Roosevelt, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin ? mereka adalah orang – orang yang mampu menularkan mimpi – mimpinya, dan menginspirasi banyak orang, dan menggalang mereka dalam satu kesatuan derap langkah menuju perubahan. Dan perubahan yang digalang mereka didasari karena rasa cinta pada negaranya yang membuncah di dada mereka.
Maka, diakhir bagian dari resensi buku ini, izinkan saya mengutip penggalan “Indonesia Menggugat” oleh Soekarno
“…Maka rakyat kami (oleh kaum imperialis) dibikin rakyat yang ‘hidup kecil’ dan ‘nrima’, rendah pengetahuannya, lembek kemauannya, sedikit nafsu – nafsunya, padam kegagahannya, rakyat ‘kambing’ yang bodoh dan mati energinya.
…Kami mencoba membangkit – bangkitkan dan membesar – besarkan kemauan rakyat akan nasib yang lebih memper-nasib manusia, menyalakan lebih banyak nafsu – nafsu di dalam kalbu rakyat. Kami berusaha menghidup – hidupkan lagi kegagahan rakyat, tenaga kemauan rakyat, energi rakyat seperti sediakala.
Energi rakyat inilah salah satu urat saraf pembentukan kekuasaan kami,-salah satu urat saraf penolak daya imperialis, tetapi terutama sekali ialah urat saraf pendorong rakyat ke depan”
Rindukah teman – teman akan sosok Soekarno, sosok Hatta, sosok Syahrir, sosok Agus Salim, sosok Natsir, sosok Roem ? apa jadinya jika mereka melihat negara besar yang mereka dirikan dan wariskan untuk kita menjadi terpuruk seperti ini ? maukah teman – teman menjadi sosok yang dirindukan seperti mereka ? maka teruslah bergerak, melajulah bersama jalan sejarah karena tidak ada seorangpun yang akan mampu menghentikan lajunya…
Sebuah perubahan besar akan menggemuruh bersamanya di bumi ini.
Privatisasi Bukan Solusi
Tak banyak kabar beredar yang memberitakan pembahasan rancangan undang – undang ketenagalistrikan tahun 2006 (RUUK 2006) di komisi VII DPR RI. Bila RUU ini disahkan menjadi Undang – undang, maka besar kemungkinan akan terjadi polemik yang sama yang mengiringi undang – undang pendahulunya, UU no 20 tahun 2002. pasalnya, RUU ini seperti UU no 20 tahun 2002 yang bangkit kembali namun dengan bahasa yang lebih smooth.
Pada RUUK 2006, pasal 8, 10, dan 11 berisi konsep unboundling. Unboundling memberikan pemahaman bahwasanya usaha penyediaan tenaga lsitrik tidak lagi dipandang sebagai satu bagian yang utuh yang dikelola dan dikuasai pemerintah, namun dibagi berdasarkan proses produksinya seperti pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, pengelolaan pasar, dan pengelolaan sistem (pasal 8 ayat (2) RUUK 2006). Setiap jenis usaha tersebut dapat dimiliki oleh pihak non pemerintah seperti BUMD, swasta, swadaya masyarakat (pasal 10 ayat (3) RUUK 2006). Pada daerah yang memungkinkan secara teknis dan ekonomis usaha pembangkitan dan penjualan tenga listrik dikompetisikan (pasal 11 ayat (1)RUUK 2006). Hal yang sama juga terdapat pada Undang – undang no 20 tahun 2002 terutama pasal 8.
Pada dasarnya inti dari RUUK 2006 dan uu no 22 tahun 2002 adalah privatisasi atau liberalisasi ketenagalistrikan. Hal yang melatarbelakangi liberalisasi ketenagalistrikan ini tak lain adalah beban subsidi listrik yang terlalu besar yang dirasakan pemerintah sebesar 38 triliun rupiah (desember 2006). Di lain sisi, PLN sendiri malah menanggung kerugian 4.9 triliun rupiah pada 2005 dan Rp.1,2 triliun pada 2006.
Diharapkan dengan liberalisasi sektor ketenagalistrikan ini, beban subsidi listrik pemerintah bisa berkurang, selain itu pendapatan pemerintah pun bisa bertambah dengan adanya pajak yang dikenakan pada swasta. Diharapkan pula, akan ada kompetisi harga yang bersaing diantara provider energi listrik sehingga harga listrik bisa terjangkau. Liberalisasi listrik diharapkan pula mampu menaikkan rasio elektrifikasi yang masih kurang dari 60 persen ini sehingga mampu mempercepat pembangunan di daerah – daerah yang saat ini belum terjangkau jaringan listrik.
Bukan Solusi
Bila dianalisis lebih lanjut, privatisasi ketenagalistrikan ini tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, baik itu subsidi listrik, kerugian PLN, harga listrik yang makin tak terjangkau, maupun rasio elektrifikasi. privatisasi ini adalah sebuah langkah pragmatis yang mengejar keuntungan sesaat untuk kemudian mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Liberalisasi hanya akan memindahkan monopoli listrik dari pemerintah kepada pihak swasta tanpa ada efek lebih yang diharapkan seperti harga yang terjangkau. privatisasi hanya akan mengubah status kepemilikan bukan harga produk atau mutu produk seperti yang dimimpikan masyarakat. Hal ini menjadi keniscayaan sebab iklim kompetisi yang diharapkan terjadi, malah tidak terkondisikan. Pihak swasta akan lebih memilih melakukan konsentrasi produksi dan distribusinya serta melakukan integrasi vertikal dengan penyedia infrastruktur ketenagalistrikan untuk tetap menjaga margin profit yang diharapkan daripada berkompetisi. Akibatnya, harga listrik tetap bahkan semakin mahal dan tak terjangkau sehingga rakyat kecil kembali menjadi tumbal kapitalis yang berkuasa di sektor privat.
Latar belakang dari privatisasi adalah terus meruginya PLN. Permasalahan kerugian PLN berakar pada besarnya biaya operasional pembangkit terutama yang menggunakan BBM. Apabila penggunaaan BBM ini dialihkan ke gas, maka besar kemungkinan PLN akan mendapatkan keuntungan. Biaya pokok produksi apabila diopersaikan dengan BBM jenis HSD (untuk PLTG) adalah Rp.1.222 – Rp 1.560 /kWh. Apabila mengggunakan BBM jenis MFO (untuk PLTU) biayanya kurang lebih Rp.1000/kWh. Sedangkan apabila menggunakan gas, biayanya hanya Rp.192 – Rp.246/kWh. Penggunaan bahan bakar gas yang menurunkan biaya operasional ini diharapkan pula akan mampu menurunkan harga listrik menjadi jauh lebih terjangkau.
Dalam permasalahan beban subsidi listrik yang ditanggung pemerintah, sebaiknya perlu dikaji ulang pemberiannya. Sebab rasio elektrifikasi di Indonesia masih sekitar 52%. Artinya, masih ada 48% rakyat Indonesia yang masih belum menikmati listrik. Tentunya golongan ini adalah golongan masyarakat miskin. Pemberian subsidi listrik tentunya hanya dinikmati 52% penduduk, sedangkan sisanya yang jauh kurang sejahtera malah tidak bisa menikmati subsidi tersebut.
Akan menjadi langkah yang positif bila anggaran subsidi tersebut dialokasikan untuk pembangunan pembangkit listrik baru. Diharapkan dengan dibangunnya pembangkit listrik baru ini akan mampu mencukupi kebutuhan listrik nasional. Kecukupan energi listrik akan mampu pula menurunkan harga listrik menjadi lebih terjangkau asalkan biaya operasional berhasil ditekan salah satunya dengan menggunakan bahan bakar gas.
Konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah dengan re-alokasi subsidi listrik menjadi investasi pembangunan pembangkit tenaga listrik adalah adanya kenaikan tarif dasar listrik di awal pelaksanaan kebijakannya. Harus ada pemahaman yang diberikan kepada masyarakat luas untuk mengantisipasi gejolak sosial sehingga masyarakat bisa menerima keputusan ini. Toh, masyarakat pula yang akan diuntungkan kedepannya karena harga akan turun sejalan dengan semakin tercukupinya kebutuhan listrik. Selain itu, pemerintah harus konsisten dalam penggunaan dana anggaran ini, jangan sampai terjadi kasus korupsi dalam pelaksanaannya.
Inti Permasalahan
Permasalahan ketenagalistrikan ini sekali lagi berakar pada keberanian pemerintah dan keberpihakan kebijakannya pada kepentingan rakyat banyak. Masalah listrik ini hanyalah satu bagian konsekuensi yang harus dijalani pemerintah akibat kebijakan yang tidak populis dan terkesan pragmatis. Salah satu kebijakan yang imbasnya ke sektor ketenagalistrikan ini adalah UU Migas no 22/2001 yang berakibat migas negeri kita lebih banyak porsi ekspornya daripada porsi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Akibatnya, PLN sendiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan suplai gas untuk keperluan pembangkitnya, sehingga masih menggunakan BBM yang notabene biaya operasionalnya jauh lebih tinggi.
Selain itu, sifat keukeuh pemerintah dalam menggolkan RUUK 2006 patut dipertanyakan. Apakah pemerintah belum belajar dari dibatalkannya UU no 20 tahun 2002 yang jelas – jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (2) ? pasal 33 ayat (2) yang berbunyi cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara harus dimaknai bahwa negara harus menguasai, memiliki, menjalankan, dan memonopoli cabang produksi tersebut. Jangan sampai pemahaman yang berkembang adalah menguasai tidak harus memiliki selama itu menguntungan pemerintah, sebab bila pemahaman tersebut yang berkembang, apa bedanya pemerintah dengan pelacur ?
Pada akhirnya semuanya kembali pada pemerintah. Apakah pemerintah akan berani mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil alih – alih pada kaum kapitalis yang menanti di gerbang privatisasi ? hanya saja perlu dicatat bahwa jauh lebih dicintai dan dikenang pemerintah yang memperjuangkan bangsanya, rakyatnya, dan negaranya daripada pemerintah yang manut pada kepentingan ‘juragan – juragan’ berkantong tebal yang tengah berburu uang.
.JPG)
